KRITIK PADA PAK HARTO DAN PENDUKUNGNYA

Rezim Jenderal Besar (Purn) H.M. Soharto (Pak Harto) sudah berakhir sejak Mei 1998, tetapi pamornya tetap saja tidak lekang, sampai diakhir hayatnya. Televisi rutin menayangkan laporan terkini sejak Pak Harto dirawat di Rumah Sakit Pertamina – 24 hari dirawat sampai kemudian meninggal dunia pada pukul 13.10 WIB tanggal 27 Januari 2008.

Hari-hari meninggalnya menjadi top news di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, Eropa, Amerika dan Asia lainya breaking news televisi dan media cetak di dominasi oleh berita meninggalnya Pak Harto. Acara seluruh televisi di Indonesia sejak meninggal pada 27 Januari hingga dikubur pada 28 Januari diisi seputar meninggalnya dan biografinya selama 2 hari berturut-turut.

Disetiap jalan yang dilalui mobil pembawa jenajahnya dikerumini orang, bahkan acara pemakaman terlambat karena setiap orang ingin menyentuh mobil yang membawanya ke tempat peristrahatan terakhir di kompleks pemakaman keluarga di Astana Giribangun.

Itulah Soeharto, mantan penguasa orde baru yang bertahta selama 32 tahun, dengan jasa besar yang melekat padanya, seperti Bapak Pembangunan, tokoh yang paling disegani di ASEAN, mendapat penghargaan dari FAO dengan Swa Sembada berasnya. tokoh Supersemar, tokoh Serangan Umum di Jogjakarta, tokoh dibalik Pembebasan Irian Barat, Jenderal Besar.

Satu hari penuh pujian selalu datang kepada Pak Harto tidak hentinya, terutama dari mantan-mantan menterinya, dan masyarakat yang bernostalgia betapa hebatnya bangsa ini ketika dipimpin Pak Harto. Semua orang seolah berebut hadir yang pertama kali di Cendana menunggui jenajah Pak Harto, juga pada saat terbaring di Rumah Sakit, tokoh-tokoh bangsa ini berebutan membesuknya.

Bagi saya itu tidak masalah, jasa pak Harto banyak, seperti sudah disebutkan di atas tidak dapat dipungkiri, bahkan bagi saya dia layak jadi Pahlawan Perjuangan Bangsa. Tetapi juga harus diingat bahwa Pak Harto juga adalah tokoh yang paling bermasalah di dunia ini. Bapak pembangunan yang dialamatkan kepadanya juga tidak salah, tetapi harus diingat juga bahwa ketika Suharto turun tahta total utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 150 miliar, kalau dirata-ratakan itu sama dengan US$ 5 miliar setiap tahun dalam 30 tahun masa efektif pemerintahanya. Jadi pembangunan sepanjang 30 tahun tidak lepas dari hutang luar negeri yang turun temurun hingga anak cucu kita harus ikut menanggungnya. Pertumbuhan ekonomi semata-mata hanya buble economy bukan karena peningkatan kapasitas produksi nasional, tetapi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi.

Stabilitas keamanan selama 32 tahun juga harus dibayar mahal dengan penghilangan nyawa, penembakan misterius (petrus), pemberangusan pers, penjeblosan lawan politik ke penjara , pencaplokan Timor- Timor, operasi intelijen di Aceh dan Irian Jaya yang memakan banyak korban. Bisa dikatakan bahwa stabilitas itu semu (Ersatz), baik karena takut disebut subversi dan kemudian dijebloskan ke penjara atau karena tindakan represi yang dilakukan oleh pihak keamanan dan preman-preman yang didukung oleh kekuasaan.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme juga merebak di masa pemerintahan Soeharto hanya tidak bisa disentuh karena kekuasaan ekonmi, pers, hukum bisa dikendalikan. Sistem ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, sehingga susah membuktikan adanya korupsi. Aktivitas ekonomi dikelola sebagian besar oleh kroni-kroni pak Harto. Grup-grup usaha yang besar selalu ada kaitannya dengan pak Harto dan keluarganya. Aditnya, Apac – Bhakti Karya, Arha, Arseto, Bimantara, Citra Agratama, Datam, Dwi Golden Graha, Dwi Investindo, Era Persada, Hanurata, Humpuss, Jababeka, Kalimanis, Maharani, Mercu Buana, Salim, Subentra, Swabara, Tirtamas Majutama, Tunas Wiraga, Wijaya Kusama Jaya, grup-grup ini baik secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan Pak Harto dan keluarganya.

Sistem Politik dibiarkan tidak berkembang selama 32 tahun, setiap Sidang Umum MPR sudah pasti siapa Presiden, lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPA, MA, BPK hanya simbol belaka, Presiden adalah penguasa tunggal, hal ini bisa dilihat dari calon anggota lembaga tinggi Negara dan tertinggi Negara bisa dicoret oleh Presiden. Hanya ada 2 partai sedangankan Golkar tidak boleh disebut partai, ia adalah golongan karya yang sudah dipastikan kemenagannya setiap pemilu. Pegawai negeri yang membangkang tidak memilih golkar akan dituduh subversi. Pers salah satu pilar demokrasi diatur, yang tidak bisa diatur diberangus sehingga berita yang muncul selalu berita baik. Tidak boleh ada demonstrasi.

Krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini tidak lepas dari warisan rezim Pak Harto, sehingga sekalipun sudah merdeka 63 tahun baru bisa belajar demokrasi 10 tahun, baru bisa menikmati kebebasan pers, baru bisa mengemukakan pendapat secara bebas. Bangsa ini kehilangan pijakan, dan seolah-olah harus belajar dari nol berdemokrasi, membangun perekonomian, menciptakan stabilitas keamanan, HAM. Ini semua tidak lepas dari warisan rezim Pak Harto.

Kalaupun sampai saat ini, perekonomian kita belum bisa diandalkan, pemilu berdarah-darah, olahraga kita terpuruk, citra bangsa semakin menurun tetapi sistem demokrasi kita sedang mengarah ke perbaikan dan sehingga diharapkan akan melahirkan landasan yang kuat. Kebebesan pers kita sudah berjalan mendekati matang, sistem ekonomi menyebar, desentralisasi sudah membuahkan hasil, sekalipun disana-sini masih melahirkan kontroversi. Presiden hanya boleh menjabat dua periode sehingga kelak tidak ada lagi kultus-kultusan. Kalau sistem sekarang dijaga dan disempurnakan kekurangannya secara alami, 10 atau 20 tahun kedepan bangsa ini bisa menjadi bangsa besar.

Tetapi warisan pak Harto, seperti Posyandu, Swa Sembada, Keluarga Berencana, pertumbuhan ekonomi yang stabil, rancangan pembangunan menengah - panjang layak diteruskan. Jadi sekalipun Pak Harto orang besar dan mempunyai jasa besar atas keberadaan negeri ini, tetapi ia juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang menyengsarakan bangsa ini lewat kebijakan-kebijakannya.

Selamat jalan pak Harto, semoga bangsa ini mau bersabar untuk belajar memperbaiki dirinya tidak hanya bernostalgia dengan rezim Soeharto yang dianggap lebih makmur dari saat ini tetapi landasannya rapuh, stabilitasnya semu (ersatz)!!.

MENGUKUR PELUANG TRI TAMTOMO – BENNY PASARIBU

Pendaftaran calon Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013 ditutup pada tanggal 24 Januari dengan lima pasang calon, antara lain: HM Ali Umri/H. Maratua Simanjuntak (Golkar), RE Siahaan/Suherdi (PDS,PKB,PIB, PBSD, PPD, PNBK, Partai Pelopor dan PNI Marheinisme), H.Syamsul Arifin, SE/Gatot Pudjo Nugroho (PPP, PKS, PBB, Partai Partior Pancasila, PKPB, PKPI, PSI, PNI Marhaenisme, PDK, PPDI dan PNUI), H.Abdul Wahab Dalimunthe/H.Raden Muhammad Syafi'i (Partai Demokrat, PAN dan PBR) dan pasangan Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo/Benny Pasaribu (PDIP).

Yang menarik tentu adalah pasangan calon dari PDIP, salah satunya partai yang mencalonkan militer. Sumatera utara tercatat dalam 20 tahun terakhir selalu dipimpin oleh seorang Gubernur yang berlatar belakang militer. Terakhir adalah Mayjen Tengku Rizal Nurdin yang meninggal dunia dalam musibah jatuhnya pesawat Mandala Airlines beberapa tahun yang lalu. Ia kemudian digantikan oleh Rudolf Pardede, yang juga ketua PDIP Sumut.

PDIP masih beranggapan bahwa Sumut masih butuh figure militer karena Sumatera Utara adalah salah satu barometer politik nasional. Ini terlihat dari tiga militer aktif yang sempat meramaikan calon dari PDIP antara lain, Wakasad Letjend Cornel Simbolon, dan deputi Menkopolkam Chairuman Harahap. Tetapi calon sudah ditetapkan dan yang terpilih adalah Mayjen Tri Tamtomo kakak kandung dari Bambang Hendarso Danuri (Kabareskrim) yang juga sempat menjadi Kapaldasu 2005-2006. Tri Tamtomo hampir empat tahun menjabat Pangdam Bukit Barisan dan media sering membuat marga dibelakang namanya “Panggabean”, yang tentunya ini berkaitan dengan The God Fathernya Sumatera Utara Olo Panggabean.

Tri Tamtomo juga sering dikaitkan ikut berperan dalam peristiwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996. Ini sama dengan kasus Sutiyoso yang kemudian justru didukung oleh PDIP dalam pemilihan Gubernur DKI. Bagi PDIP adagio ‘tidak ada lawan kekal’ barangkali masih berlaku. PDIP pusat memang punya perhitungan matang siapa yang layak dicalonkan. Mengapa Cornel Simbolon terpental dari pencalonan PDIP, bisa diduga karena Cornel Simbolon dekat dengan SBY. Padahal Cornel Simbolon yang asli putra daerah tentu jauh lebih berpeluang untuk menang dibanding Tri Tamtomo yang bukan putra asli daerah Sumut. Sedangkan Chairuman Harahap, kurang populer dimata masyarakat Medan.

Kalau dilihat dari komposisi kelima pasangan di atas, pasangan Tri & Benny adalah pasangan terkuat yang akan memenangkan pertarungan Pilgub pada April mendatang dengan asumsi bahwa semua pemilih PDIP memilihnya. Hal ini bisa dilihat pada pemilihan Presiden tahun 2004 yang lalu pasangan Mega – Hasyim menang di Sumut dengan perolehan suara 39,9% dari total pemilih 7,9 juta orang. Hal ini tentu hanya analisis sederhana saja.

Sedangkan kalau dilihat dari komposisi etnis Sumut, terdiri dari Jawa 33,4% Toba – Karo 25,62%, Mandailing 11,27%, Nias 6,36%, Melayu 5,86%, China 2,71%, Minang 2,66%, Simalungun 2,04%, Aceh 0,97%, dan Pakpak 0,73%. Sedangkan komposisi agama Islam 65,45%, Protestan 31,40%, Katolik 4,78%, Budha 2,82%, dan Hindu 0,9% (dikutip dari Kennorton@bacatulis). Dengan komposisi seperti ini pasangan Tri dan Benny bisa dianggap moderat. Tri Tamtomo adalah orang Jawa beragama Islam, Benny adalah orang Batak beragama Kristen. Tetapi bisa digerogoti oleh pasangan R.E. Siahaan/Suherdi, Siahaan adalah walikota Pematang Siantar dan Suherdi adalah ketua Pujakesuma Sumatera Utara. Dengan komposisi penduduk Jawa 33.4% posisi Herdi sangat strategis merebut pemilih suku Jawa ini.

Sebagai mantan Pangdam I/BB yang bertugas hampir 4 tahun, Tri Tamtomo tahu persis bagaimana mengamankan Sumut, ini adalah kelebihan dia, tetapi dalam kampanye nanti dia akan diserang oleh lawan-lawanya bahwa dia bukan putra daerah Sumut sedangan keempat calon lain asli putra daerah. Dalam sebuah kesempatan Tri pernah mengatakan bahwa Sumut mempunyai 5 primadona yang belum dikelola dengan baik. “Nanti kelima primadona ini kita usahakan mengelolanya dengan benar sehingga berhasil guna. Apa kelima primadona itu?”, Tri Tamtomo akan menyampaikannya dalam penyampaian Visi dan Misinya.

Salah satu isu yang sangat krusial saat ini di Sumut adalah ide Pemekaran Sumut menjadi 2 Provinsi, tentu ini sangat sensitif nantinnya bagi para calon, apakah mendukung pemekaran atau tidak. Ide pembentukan Provinsi Tapanuli sangat intensif diperbincangkan saat ini dan bisa menjadi energi positif atau negatif bagi setiap calon, terutama di daerah pemilihan Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Ini ibarat buah simalakama, kalau mendukung pemekaran seorang calon bisa menang tetapi kekuasaanya terpangkas, kalau tidak mendukung siap-siap aja kalah.

Faktor Rudolf juga bisa menentukan menang tidaknya pasangan Tri Tamtomo – Benny keluarga Pardede yang religius punya pengaruh besar di perkotaan terutama mereka yang Kristen Karismatik, dan posisinya yang masih ketua PDIP Sumut. Terpentalnya Rudolf dari pencalonan memang sudah bisa diduga sebelumnya, karena bagi PDIP kasus Izajah palsu akan menyulitkan bagi PDIP dalam kampaye dan akan buang energi. Tetapi Rudolf juga punya pengaruh besar di Medan. Kalau Tri – Benny tidak merangkul Rudolf bisa saja suara pendukungnya beralih ke R.E Siahaan/Suherdi.

Faktor Megawati adalah faktor penentu bagi pasangan Tri – Benny, yang ingin menunjukkan supremasinya sebagai calon Presiden 2009. Kemenangan Tri Tamtomo – Benny sangat penting bagi Megawati sebagai modal awal menuju Pilpres 2009. Pilgub ini akan menjadi safari politik Megawati di Sumatera sekaligus kampaye pendahuluan.

Dari sisi Wakil, Benny adalah Doktor ekonomi, yang juga mantan ketua Komisi IX DPR pada masa pemerintahan Megawati, sempat santer isu bahwa dia akan diplot sebagai menteri Keuangan ketika Megawati menjadi Presiden menggantikan Gusdur. Dia juga aktif di Dekopin, pernah juga menjadi staff ahli Menneg BUMN. Jadi dari sisi pengalaman, Benny adalah pakar ekonomi yang sangat penting dalam rangka membangun perekonomian Sumatera Utara kedepan. Ia bisa mengambil hati para kalangan menengah dan berpendidikan di Medan dengan konsep ekonominya. Tetapi dia tidak populer dikalangan masyarakat bawah karena dia tidak berakar disana. Sejak kecil sudah merantau ke Jawa dan banyak menghabiskan waktunya di Jawa dan Luar Negeri.

Dibandingkan dengan pasangan lain, pasangan Tri Tamtomo lebih berkualitas, kalau dilihat dari faktor keamanan, dan konsep ekonomi yang bisa lebih gampang terealisasi di tangan kedua pasangan ini. Tergantung bagaimana mereka mengkomunikasikannya ke publik, terutama yang langsung menyentuh dengan urusan perut masyarakat banyak. Kalau hanya konsep saja tentu ini tidak akan diterima oleh masyarakat. Pengurangan penggangguran, pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, keamanan akan menjadi “komoditi” kampanye yang laku dan bisa memenangankan setiap calon.